Jakarta – Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Amran, M.T, memimpin Rapat Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah konkrit menyikapi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-526 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang berlangsung pada tanggal 6 hingga 8 Maret 2023 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, membahas secara mendalam tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di bidang perencanaan. Amran menyampaikan selamat bergabung kepada Biro Organisasi, sebuah perangkat gubernur, yang diharapkan dapat memperkuat unit kerja bidang hukum dan organisasi dalam mendukung kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).
“Melalui pelaksanaan tugas pembinaan dan pengendalian perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Biro Organisasi diharapkan dapat memainkan peran pentingnya. Seluruh pihak perlu berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang baru yang akan dilaksanakan pada tahun 2024,” ujar Amran dalam sambutannya.
Amran juga menekankan peran aktif Biro Pemerintahan sebagai sekretariat perangkat dalam mendorong pencapaian kinerja dan realisasi pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP. “Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan bimbingan teknis terkait mekanisme, output, outcome, dan metode perolehan data dalam pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP terkait pembinaan dan pengendalian perangkat Daerah Kabupaten/Kota,” sambung Amran.
Rapat yang dihadiri lebih dari 100 peserta dari 34 Provinsi di Indonesia ini menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai instansi seperti Bappenas, Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, serta Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
