Jakarta, 20 Maret 2024 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 di Gedung Juang KPK. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan instansi terkait dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring.
Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Drs. Amran., MT, turut hadir sebagai narasumber dan menyoroti pentingnya profesionalisme dalam layanan perizinan untuk mencegah korupsi. Menurut data KPK tahun 2023, kasus korupsi yang terkait dengan perizinan mencapai 5% dari total kasus korupsi selama periode 2004-2022. Oleh karena itu, Amran menekankan perlunya transformasi pelayanan publik yang didukung oleh aparatur yang kompeten di bidang perizinan.
“Melalui pengembangan Jabatan Fungsional Penata Perizinan, kami berharap dapat meningkatkan kualitas kinerja dalam pelayanan perizinan. Hal ini tidak hanya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tetapi juga untuk meminimalisir praktik-praktik korupsi,” ujar Amran.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari POLRI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Ombudsman. Semuanya menyampaikan pentingnya profesionalisme dalam layanan perizinan sebagai langkah kunci dalam pencegahan korupsi di berbagai sektor.
Amran juga menekankan perlunya penguatan lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang menjadi pintu utama dalam proses perizinan. Dia juga mengajak Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengusulkan rekomendasi jabatan fungsional penata perizinan sebagai dasar dalam pengangkatan pejabat fungsional yang profesional.
