Transformasi Kolaboratif, Ditjen Bina Adwil Ajak Pemda Percepat Identifikasi dan Pemetaan Peluang Kerja SamaJakarta – Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, mengadakan pertemuan penting bertajuk “Rapat Pemetaan Urusan Pemerintahan untuk Kerja Sama” di Hotel Orchardz Industri pada Senin, 25 Maret 2024. Pertemuan ini menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik.
Dr. Safrizal ZA., M.Si, yang menjabat sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan juga merupakan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, telah lama mendorong konsep Collaborative Government, yang menggabungkan potensi yang dimiliki oleh berbagai daerah. Dalam rapat tersebut, Edi Cahyono, S.STP., MAP, selaku Plh. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, menekankan pentingnya identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang berpotensi untuk kerja sama, berdasarkan karakteristik daerah masing-masing.
Edi menjelaskan bahwa pada tahun 2023, sebanyak 181 daerah (35%) telah melakukan kerja sama daerah, namun hanya 49 daerah (27%) yang telah melakukan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan. Dia menegaskan urgensi pemetaan potensi daerah oleh pemerintah daerah guna memastikan bahwa kebijakan kerja sama dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat.
Kerja sama antardaerah diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi oleh masing-masing daerah.
