BANDA ACEH – Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Dr. Safrizal ZA, dalam acara Workshop Kreator Informasi Lokal di Hermes Palace Hotel, Kota Banda Aceh, pada hari Selasa (12/5/2026), menyampaikan keberadaan pers di dalam demokrasi telah menjadi pilar penting.
Pada acara yang diinisiasi oleh Direktorat Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia ini, Safrizal menyampaikan siapapun yang menguasai informasi maka ia bisa menguasai dunia.
Di era demokrasi kemerdekaan pers, kebebasan berbicara, merupakan hal yang sangat penting. Informasi saat ini bisa dibuat di mana saja dan nyaris borderless. Dengan demikian melihat perkembangan informasi saat ini, satu-satunya pembatas yaitu diri sendiri.
Di tengah hiruk pikuk informasi yang berseliweran penting sekali memastikan informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh penerima (komunikan). Bila pun ada gap, ruangnya tidak terlalu besar.
Ia memberikan apresiasi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menggelar Workshop Kreator Informasi Lokal untuk lintas organisasi di Banda Aceh. Ia berharap workshop tersebut dapat melahirkan pembuat konten yang bagus, informatif, dan benar.
Pelatihan tersebut sangat penting, karena akan sangat membantu pemerintah, serta nantinya publik juga terbantu karena mendapatkan informasi yang benar dari para pembuat konten peserta workshop.
Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) berkomitmen membantu para konten kreator dengan cara menyuplai informasi secara berkala perihal penanganan pascabencana hidrometeorologi Sumatra di Aceh.
Menanggapi adanya berbagai opini publik dan kritik yang menilai proses penanganan pemulihan ini berjalan lamban, Safrizal memberikan penjelasan yang sangat komprehensif terkait fakta di lapangan.
“Ada yang menyampaikan pemerintah lambat menangani bencana. Tidak bisa kita katakan lambat. Tetapi karena cakupan wilayah terdampak sangat luas. Karena tantangan geografis dan teknis di lapangan sangat kompleks. Karena kebutuhan masyarakat di setiap daerah berbeda-beda, namun kita akan pastikan bahwa seluruhnya tertangani (no one left behind),” ungkapnya memberikan klarifikasi tegas.
Ia menambahkan bahwa proses pembangunan ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa karena persoalan legalitas lahan dan kerawanan lokasi baru memerlukan verifikasi berlapis agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Saat ini Aceh masih dalam status transisi darurat hingga Juli 2026. Dalam masa transisi yang dikejar adalah pembangunan tempat tinggal tidak permanen, terjaminnya pangan, terjaminnya kesehatan. Untuk pembangunan huntap komunal sudah terbangun unit yang dibangun Kemenko Polkam dan BNPB di Aceh Utara. Selain itu, terhadap usulan pemda sudah terdapat 71 lokasi huntap komunal yang sudah siap bangun.
Beberapa hal juga disampaikan kaposko wilayah terkait dengan kebutuhan sumur bor, perbaikan sawah, revitalisasi sungai dan juga infrastruktur penting lainnya.
“Pemerintah bergerak terus. Apalagi pada Agustus tahun ini kita memasuki elnino kering. Kita butuh ratusan sumur bor baru. Pemerintah akan membangun sejumlah kebutuhan itu secara bertahap, termasuk perbaikan sawah, dan revitalisasi serta rekonstruksi sungai terdampak,” pungkasnya
Safrizal mengatakan pembangunan kembali bukan semata mengejar tenggat waktu, tapi juga membutuhkan kajian mendalam supaya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berdampak bagus dalam jangka panjang.
