Sigli, 5 Juni 2026 — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie menyampaikan sejumlah persoalan pascabencana kepada Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Dr. Safrizal ZA dalam sebuah pertemuan di, Kota Sigli, Jumat sore.
Pertemuan tersebut dihadiri Kadis Pertanian dan Pangan Hasballah, S.P., M.M., Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muntahar, Asisten I Nazar Putra, Asisten II Apriadi, serta Direktur Perumda PDAM Mon Krueng Baro Wahyu.
Hasballah melaporkan terdapat 95 hektare sawah di Kecamatan Mutiara yang masuk kategori rusak berat. Lahan strategis di belakang Kantor Camat Mutiara itu berpotensi beralih fungsi bila tidak segera ditangani.
Pemkab Pidie telah menyiapkan dana transisi Rp500 juta, namun hanya cukup untuk merehabilitasi sekitar lima hektare. “Tebal tanah yang menimbun sawah mencapai satu meter, sehingga biaya rehabilitasi per hektare mencapai Rp98 juta,” jelas Hasballah.
Ia menegaskan pemilik lahan masih berharap sawah tersebut kembali produktif. Sebelum bencana, lahan itu termasuk kategori IP3. Hasballah berharap Pemerintah Pusat segera turun tangan menangani kerusakan tersebut.
Selain itu, 120 hektare sawah rusak sedang telah dibuat Studi Investigasi Desain (SID) oleh Universitas Malikussaleh, sementara 287 hektare sawah rusak ringan sudah dibersihkan dan bahkan berhasil panen dua kali sejak pemulihan.
Kadis PUPR Pidie Muntahar menambahkan, Pemkab memiliki 10 unit alat berat, terdiri dari empat becho, satu glader, satu doser, serta truk dan trado. Alat tersebut siap mendukung kegiatan rehabilitasi pascabencana.
Menanggapi laporan itu, Dr. Safrizal menghitung kebutuhan pemulihan lahan rusak berat mencapai Rp5 miliar dengan waktu pengerjaan sekitar dua bulan. Ia menyarankan Pemkab segera memulai rehabilitasi menggunakan dana Rp500 juta dan alat berat yang tersedia, sembari menunggu dukungan pusat.
Safrizal juga meminta Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah SH MH segera mengirim surat permohonan bantuan kepada Kasatgas PRR Pascabencana Hidrometeorologi Sumatra, Prof. Dr. Tito Karnavian. “Kita harus bergerak terlebih dahulu agar Pemerintah Pusat melihat keseriusan kita dalam memulihkan kondisi pascabencana,” ujarnya.
Direktur Perumda PDAM Mon Krueng Baro, Wahyu, melaporkan kondisi mesin water intake yang digunakan untuk produksi air minum. Mesin tersebut merupakan bantuan era BRR NAD-Nias dan kini sudah sangat uzur.
Saat bencana hidrometeorologi melanda Sumatra pada November 2025, Pidie menjadi rest area relawan sekaligus sumber air bersih bagi daerah terdampak lain. Wahyu menekankan kebutuhan mesin baru berkapasitas 80 liter per detik dengan harga Rp700 juta, serta pengadaan sekitar 1.000 meteran air baru.
Safrizal menanggapi dengan menyarankan PDAM menggunakan kas internal untuk pengadaan meteran, mengingat luasnya dampak bencana di tiga provinsi. Ia menambahkan, Satgas PRR telah menyalurkan masing-masing 17 ton polyaluminium chloride (PAC) jenis baru ke delapan PDAM di Aceh.
Karena bahan tersebut belum pernah digunakan, Safrizal memerintahkan tim Satgas segera menyelenggarakan pelatihan teknis. “Tolong segera buatkan pelatihan agar PAC ini bisa langsung dipergunakan,” tegasnya.
