Jakarta – Sebagai langkah dalam memperkuat jaringan layanan publik, Ditjen Bina Adwil aktif dalam Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dengan meluncurkan Pilot Project Penguatan Kecamatan untuk Mendukung Tata Kelola Penyelenggaraan Desa/Frontline Service Delivery.
Amran, yang menjabat sebagai Pelaksana Harian Dirjen Bina Adwil, mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk membekali tenaga pelatih yang kompeten dan mampu merancang metode pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. “Kegiatan ini bertujuan untuk melahirkan kader-kader pemerintahan desa yang berkualitas, yang dapat mendukung upaya pemerintah dalam mencapai hasil pembangunan yang lebih signifikan,” ungkap Amran.
Penguatan Kecamatan dilakukan secara serentak mulai dari tanggal 12 hingga 16 Maret di tiga provinsi, yakni Aceh, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Program ini melibatkan calon pelatih dari berbagai instansi seperti Bappeda, Dinas PMD, Dinas Dukcapil, Bagian Pemerintahan Setda, dan Inspektorat dari wilayah-wilayah yang menjadi fokus program.
“Peran kecamatan sebagai titik pusat sangat penting untuk memastikan bahwa penduduk desa di wilayah tersebut mendapatkan layanan dasar yang sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Proyek ini bertujuan untuk menyelaraskan permintaan layanan dengan penyediaan layanan, sehingga dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” tambah Amran.
Diharapkan bahwa dengan menyelaraskan program dan kebijakan stakeholder terkait, pilot project ini akan menghasilkan pendekatan baru yang dapat menjawab tantangan dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.
